TNGNEWS.ID – Mantan Gubernur Banten sekaligus pemerhati pendidikan, Wahidin Halim, merasa prihatin sekaligus geram atas banyaknya laporan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026, yang diduga masih menjadi ajang komersialisasi atau pungutan liar (pungli) di lingkungan SMS dan SMP sekolah negeri.
Dengan nada tinggi, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Nasdem ini, mengutuk keras keterlibatan oknum pendidik yang tega mematok tarif hingga belasan juta rupiah kepada wali murid.
“Ini (pungli) perbuatan yang biadab. Coba dicari fakta-faktanya, laporkan ke saya,” cetus Wahidin dengan nada geram dalam rekaman video yang beredar.
Ia juga mengancam akan membongkar kedok komersialisasi terselubung di tingkat SMP Negeri, SMA Negeri, hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tarifnya sengaja dimainkan oleh para mafia pendidikan.
“Masuk SMA Negeri, SMP Negeri, diduga banyak pungutan liar. Tarifnya mulai 5 juta, 10 juta, dan 15 juta,” ungkap Wahidin Halim yang akrab disapa WH ini.
Bahkan, secara terang terangan ia menyebut SMA Negeri 9, yang dilaporkan warga telah mematok ‘tarif’ jutaan rupiah supaya calon siswa bisa lolos.
“Saya prihatin banyak laporan dari masyarakat bahwa PPDB jadi alat untuk komersialisasi. Rakyat mengeluh untuk masuk SMA 9 dan SMA lainnya, termasuk MTs, harus mengeluarkan minimal Rp5.000.000. Pungutan-pungutan itu merajalela,” ungkapnya seperti dalam tayangan video yang beredar di media sosial.
Melihat moralitas pendidik yang rontok demi mengejar setoran, Wahidin Halim memberikan peringatan keras.
Ia menuntut agar para guru dan kepala sekolah sadar diri, kembali ke jalur moral, dan tidak merampas hak konstitusional anak-anak bangsa hanya karena urusan isi perut oknum sekolah.
“Untuk ini menjadi perhatian, para guru kembali ke akhlak yang baik, tidak mempersulit masyarakat dan hak anak-anak bangsa yang memang menjadi perhatian kita semua,” tandasnya.
