TNGNEWS.ID – Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah melontarkan kritik terhadap pola penanganan stunting yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. Ia meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial dan segera mengubah strategi intervensi di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Intan saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Rencana Aksi TPPS Tahun 2026 di Ruang Media Center Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Kamis (26/6/2026).
“Saya minta kita semua lebih serius terhadap pelaksanaan dan evaluasi program rencana aksi TPPS ini. Kalau perlu perombakan strategi dan metode intervensi di lapangan, segera lakukan agar target penurunan angka stunting dapat dicapai secara riil, bukan sekadar seremonial,” tegas Intan.
Pernyataan tersebut muncul setelah hasil evaluasi menunjukkan masih banyak keluarga yang terputus dari pemantauan.
Fenomena lost contact terjadi ketika orang tua tidak lagi membawa anaknya ke Posyandu setelah mengikuti kegiatan besar, seperti Gerebeg Posyandu maupun agenda seremonial lainnya.
Menurut Intan, kondisi itu menjadi sinyal bahwa pendekatan yang selama ini dijalankan belum sepenuhnya efektif.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mengubah pola kerja dari menunggu masyarakat datang menjadi aktif mendatangi keluarga yang membutuhkan pendampingan.
“Kita harus ubah strategi. Jangan hanya menyuruh mereka datang ke Puskesmas lalu membagikan makanan. Kalau perlu, lakukan metode jemput bola, disamperin ke rumahnya, dipantau langsung, dan didampingi saat makan agar gizinya benar-benar masuk,” tandasnya.
Ia juga meminta seluruh unsur TPPS, mulai dari kader Dahsyat, PKK, Dharma Wanita hingga tenaga kesehatan, memperkuat kolaborasi agar intervensi yang dilakukan benar-benar berdampak terhadap penurunan angka stunting.
“Kader Dahsyat, Dapur Dahsyat Dharma Wanita dan PKK, petugas Puskesmas dan pendamping lainnya harus bersama-sama turun ke lapangan. Metode intervensi, pengawasan dan menu gizinya harus kita ubah agar lebih efisien dan berdampak nyata,” ujarnya.
Untuk mempercepat perbaikan program, Intan menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebagai leading sector menyusun strategi baru sekaligus memastikan dukungan anggaran bersama Bappeda.
“Kita akan mengagendakan rapat khusus bersama Bappeda untuk mengunci dukungan penganggaran program ini. Sebagai perpanjangan tangan dari Pak Bupati, saya menugaskan Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas KB untuk berkolaborasi menyusun strategi yang jauh lebih efektif,” katanya.
Menjelang pelaksanaan survei eksternal pada Agustus mendatang, Intan juga meminta seluruh jajaran mengawal proses pengambilan data agar hasilnya akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Sya minta seluruh jajaran bisa mendampingi tim survei eksternal yang akan turun pada bulan Agustus nanti agar sampling data yang diambil di lapangan benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi riil,” pungkasnya.
