TNGNEWS.ID – Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola aset daerah yang dinilai belum mampu mengoptimalkan potensi pendapatan dari aset milik pemerintah.
Desakan itu disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal, di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah setelah adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp402 miliar pada tahun 2026.
Menurut Tasril, aset daerah seharusnya dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dioptimalkan untuk menutupi berkurangnya pendapatan dari pemerintah pusat.
Namun hingga kini, kata dia pengelolaan yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang dinilai belum maksimal.
“Kalau Kepala Badan Pengelolaan Aset ini enggak maksimal, atau Kabid-nya enggak maksimal, kita ganti! Saya minta harus maksimal dikelola aset ini jadi bagian pendapatan,” kata Tasril, Kamis (18/6/2026).
Ia menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membuat aset daerah belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
Salah satunya adalah belum tertatanya database aset secara menyeluruh sehingga menyulitkan proses pengelolaan dan pemanfaatan.
Selain itu, Tasril juga menyoroti belum optimalnya manajemen aset yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, masih banyak aset yang belum terselesaikan status maupun pemanfaatannya, mulai dari aset peralihan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Pemerintah Kota Tangerang, aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang belum diserahkan pengembang, hingga dana konsinyasi sekitar Rp70 miliar terkait Angkasa Pura yang masih tertahan.
Tasril menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terutama ketika pemerintah daerah sedang menghadapi keterbatasan fiskal.
“Jangan nunggu menghabiskan anggaran dengan pola kerja copy-paste anggaran dari tahun ke tahun itu-itu aja. Sekarang ini yang kita lakukan harus inovasi dan kreativitas,” ujarnya.
Ia mendorong Pemkot Tangerang mulai mencari terobosan dalam pemanfaatan aset yang selama ini belum produktif. Beberapa aset, menurutnya, dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun sektor swasta untuk menghasilkan pendapatan baru bagi daerah.
Selain menyoroti kinerja pengelola aset, Tasril juga meminta adanya mekanisme penghargaan dan sanksi bagi perangkat daerah berdasarkan capaian kinerjanya.
Di sisi lain, Tasril juga mengimbau rekan-rekannya sesama anggota dewan di komisi DPRD untuk mulai berpikir secara makro dan tidak hanya terjebak pada ego sektoral pembelaan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing demi pencitraan.
“Menurut Fraksi PKB, mari sama-sama kita berinovasi dan berkreasi. Semangat itu yang penting. Perlu ada punishment and reward,” tandasnya.
